Wednesday 20 September 2017

Selayang Pandang

LPSE adalah unit kerja yang dibentuk di seluruh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/lnstitusi Lainnya (K/L/D/I) untuk menyelenggarakan sistem pelayanan pengadaan barang/jasa secara elektronik. Juga, untuk memfasilitasi ULP atau Pejabat Pengadaan dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa secara elektronik.

ULP/Pejabat Pengadaan pada Kementerian/Lembaga/Perguruan Tinggi/BUMN yang tidak membentuk LPSE dapat menggunakan fasilitas LPSE terdekat dengan tempat kedudukannya untuk melaksanakan pengadaan secara elektronik.

Selain memfasilitasi ULP/Pejabat Pengadaan dalam pengadaan barang/jasa, LPSE juga melayani registrasi penyedia barang dan jasa yang berdomisili di wilayah kerja LPSE bersangkutan. Pengadaan barang/jasa secara elektronik akan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha sehat, memperbaiki efisiensi proses pengadaan, mendukung monitoring dan audit serta memenuhi kebutuhan akses informasi real time guna mewujudkan clean and good government dalam pengadaan barang/jasa pemerintah.

Dasar hukum pembentukan LPSE adalah Pasal 111 UU Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah yang ketentuan teknis operasionalnya diatur Peraturan Kepala LKPP Nomor 2 Tahun 2010 tentang Layanan pengadaan Secara Elektronik. LPSE dalam menyelenggarakan sistem pelayanan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik juga wajib memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) SPSE merupakan aplikasi e-procurement yang dikembangkan oleh Direktorat e-Procurement – LKPP untuk digunakan LPSE di seluruh K/L/D/I. Aplikasi ini dikembangkan dengan semangat efisiensi nasional, sehingga tidak memerlukan biaya lisensi, baik lisensi SPSE itu sendiri maupun perangkat lunak pendukungnya.

SPSE dikembangkan LKPP bekerja sama dengan:

1. Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg) untuk fungsi enkripsi dokumen

2. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk sub sistem audit LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ( LKPP ) merupakan Lembaga Pemerintah Non Departemen yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden serta dibentuk berdasarkan Perpres No 106 tahun 2007.

LKPP merupakan lembaga pemerintah satu-satunya yang mempunyai tugas melaksanakan pengembangan dan perumusan kebijakan pengadaan barang/jasa Pemerintah, dan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya LKPP dikoordinasikan oleh Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional. LPSE Provinsi Jabar Pendirian lembaga LPSE Provinsi Jabar sejalan dengan program kerja Pemerintah Provinsi Jawa Barat periode 2003-2008, khususnya dalam usaha meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pendirian Lembaga LPSE merupakan salah satu tonggak reformasi birokrasi di Pemprov Jawa Barat. Semula, LPSE dikembangkan oleh Pusat Pengembangan Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa – Bappenas pada tahun 2006 sesuai Inpres nomor 5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. E-procurement menjadi salah satu dari 7 rencana kerja Dewan Teknologi Informasi Nasional (Detiknas) dan di bawah koordinasi Bappenas. Pada tahun 2007, telah dilakukan pelelangan elektronik melalui LPSE oleh Bappenas dan Departemen Pendidikan Nasional melalui satu-satunya server LPSE di Jakarta beralamat www.pengadaannasional-bappenas.go.id yang dikelola Bappenas. Pada bulan Desember 2007, presiden mengeluarkan Keppres nomor 106 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Lembaga ini merupakan pengembangan Pusat Pengadaan yang sebelumnya berada di Bappenas.

Dengan adanya Keppres ini, seluruh tugas menyangkut kebijakan pengadaan barang dan jasa pemerintah menjadi tanggung jawab LKPP, termasuk di dalamya pengembangan dan implementasi electronic government procurement. Sebelumnya, pada pertengahan tahun 2007 pemerintah Republik Indonesia mendapat hibah dari USAID melalui program MCC ICCP (Millennium Challenge Corporation – Indonesia Control Of Corruption Project). Salah satu aktifitasnya mendirikan 5 regional E-GP satellite center atau LPSE di Indonesia.

Setelah melalui seleksi, terpilih 5 provinsi yaitu:

1. Provinsi Jawa Barat

2. Provinsi Jawa Timur

3. Provinsi Sumatera Barat

4. Provinsi Kalimantan Tengah

5. Provinsi Gorontalo

Pada 5 LPSE tersebut MCC ICCP memberikan bantuan berupa

       a) Perangkat keras (server, PC, printer, LCD projector)

       b) Software perkantoran

       c) Akses internet selama 1 tahun. Pelatihan dan sosialisasi aplikasi LPSE untuk pengelola dan penyedia barang/jasa Program MCC ICCP berlangsung selama hampir dua tahun (pertengahan 2007-Maret 2009).

Pada pertengahan tahun 2008 hingga awal 2009 berlangsung peluncuran LPSE. Sampai program MCC ICCP berakhir, lima provinsi berhasil lelang elektronik dengan nilai paket lebih dari Rp450 milyar. LPSE Jabar adalah yang pertama berdiri dari lima provinsi terpilih tadi, atau berdiri sejak Juli 2008. Baru kemudian diikuti Provinsi Jawa Timur (Oktober 2008), Provinsi Sumatera Barat (Agustus 2008), Provinsi Kalimantan Tengah (Februari 2009), dan Provinsi Gorontalo (Agustus 2008).

Hingga awal tahun 2013 atau lima tahun setelah berdirinya, LPSE Provinsi Jabar berhasil menginisiasi pendirian di kota/kabupaten di Jabar. Pada awal Mei 2013, sudah seluruh 26 kota dan kabupaten menggunakan perangkat ini. Rinciannya, 17 kota/kabupaten sudah mengoperasikan sendiri (system provider) serta 9 daerah masih menumpang sistem LPSE Pemprov Jabar.

System provider digunakan 

  • Kota Bogor
  • Kota Bekasi
  • Kota Cimahi
  • Kota Banjar
  • Kota Bandung
  • Kota Tasikmalaya
  • Kota Depok
  • Kota Cirebon
  • Kab. Bogor
  • Kab. Bekasi
  • Kab. Bandung
  • Kab. Tasikmalaya
  • Kab. Cirebon
  • Kab. Majalengka
  • Kab. Kuningan
  • Kab. Sumedang
  • dan Kab. Indramayu

Sisa kota/kabupaten lainnya masih di bawah LPSE Jabar. Dilihat dari instansi penggunanya, lebih dari 100 intansi dan 17.000 penyedia layanan sudah mengaksesnya. Sementara nilai efisiensi sejak awal hingga sekarang berkisar Rp1,6 triliun dari 11.000 transaksi yang terjadi. Hal menarik adalah lembaga di luar Pemprov Jabar pun bisa ikut memanfaatkan LPSE Jabar.

Beberapa yang sudah melakukannya adalah Universitas Padjajaran Bandung, Rumah Sakit Mata Cicendo, Polres Purwakarta, dan Balai Diklat Sukamandi Kementerian Pertanian. Hingga saat ini, ISO 9001:2008 (standar layanan) sudah diraih LPSE Provinsi Jabar serta tengah mengejar raihan ISO 27001:2005 (sistem manajamen keamanan informasi). Dengan semua ini, LPSE Jabar meraih penghargaan tiga tahun berturut-turut yakni tahun 2011-2012-2013, sebagai LPSE terbaik nasional dari LKPP. Dari sisi Sejak awal pengembangannya, LPSE membawa semangat lisensi bebas dengan menggukan peranti lunak berbasis Linux. LPSE dikembangkan menggunakan bahasa pemrograman Java dan menggunakan database PostgreSQL.

0
0
0
s2smodern