Wednesday 20 September 2017

Sejarah LPSE Jabar

Sejarah Sekilas LPSE Provinsi Jawa Barat Prolog Pada tanggal 7 Juni 2007


      Pemerintah Provinsi Jawa Barat mendapat undangan dari Bappenas untuk mengikuti workshop sosialisasi sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah secara elektronik (LPSE).
Selanjutnya Jawa Barat memperoleh kesempatan mengikuti seleksi yang dilakukan Pusat Pengembangan Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Publik – Bappenas
guna memilih lima provinsi sebagai pusat LPSE Regional pada bu!an Juli dan Agustus 2007.

Proses seleksi antara lain meliputi pengisian kuesioner dan kunjungan lapangan (site visit) Tim Seleksi dari Bappenas Setelah melalui proses seleksi selama dua bulan, pada akhir Agustus 2007 Bappenas mengumumkan bahwaJawa Barat terpilih sebagai salah satu provinsi Pusat LPSE Regional di samping Gorontalo, Jawa Timur,Kalimantan Tengah dan Sumatera Barat. Untuk Provinsi Jawa Barat, penunjukan tersebut ditindaklanjuti dengan penandatanganan ‘Naskah Nota Kesepahaman Bersama’ antara Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat tentang Kerjasama lmplementasi Sistem Aplikasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik Nasional Dalam Proses Pengadaan Barang./

Jasa Pemerintah Daerah yang ditandatangani Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Bappenas dan Gubemur Jawa Barat pada tanggal 28 September 2007. Secara nasional pembentukan Pusat-Pusat LPSE ini didukung oleh the Indonesia Control of Corruption Program (ICCP) yang didanai oleh the Millennium Challenge Corporation (MCC) melalui USAID Indonesia dalam bentuk penyediaan perangkat keras di Pusat-Pusat LPSE, TOT/training bagi operator serta dukungan teknis bagi para vendor. USAID Local Governance Support Program (LGSP) mendampingi seluruh proses institusionalisasi LPSE Provinsi Jawa Barat ini dari sejak awal.

Dukungan tersebut meliputi pembentukan kelompok kerja tata pemerintahan, pendampingan dan fasilitasi kegiatan komunitas antikorupsi, penyelenggaraan training dan sosialisasi serta penyiapan Buku Petunjuk LPSE bagi Panitia Lelang dan Buku Petunjuk LPSE bagi Vendor di lingkungan Provinsi Jawa Barat. Peranan Pimpinan Daerah Gubernur Jawa Barat yang lama (periode 2003-2008) Danny Setiawan dan Gubernur yang baru terpilih (periode 2008-2013) dalam Pemilihan Kepala Daerah di awal tahun 2008, Ahmad Heryawan, serta Sekretaris Daerah sangat mendukung implementasi LPSE di Provinsi Jawa Barat, antara lain dengan memberi dukungan politis dan menerbitkan regulasi yang diperlukan dalam persiapan dan pengoperasian LPSE Jabar.

Gubernur yang baru terpilih dalam agenda kegiatan Pemerintah Provinsi Jawa Barat Triwulan III 2008, memasukkan agenda Reformasi Birokrasi dengan kegiatan antara lain. Grand Launching Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE); Ikrar Bersama 18 Institusi mengenai Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi (RA=DPK); Revitalisasi Manajemen Pemerintahan; Pencanangan Peningkatan Disiplin Pegawai; Pencanangan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi.; Uji Coba Penerapan Tunjangan Berbasis Kinerja dan pembentukan Desk Akuntabilitas. Kegiatan tersebut bertujuan untuk membangun tata kelola pemerintahan yang baik, dan peningkatan mutu pelayanan publik.

Peranan SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat Bappeda Setelah penandatanganan Nota Kesepahaman, Pemerintah Provinsi Jawa Barat membentuk Tim Persiapan lmplementasi LPSE Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang dipimpin oleh Kepala Bappeda, dengan melibatkan anggota Tim: Kepala Bapesitelda, Kepala Biro Organisasi, Kepala Biro Perlengkapan, Kepala Biro Umum, Kepala Biro Pengendalian Program, KepalaBiro Kepegawaian serta para Kepala Dinas Lingkup Pekerjaan Umum, yaitu Kepaia Dinas Bina Marga, Kepala Dinas Tata Ruang, Kepala Dinas Tata Ruang dan Permukiman serta Kepala Dinas PSDA. Tim ini mulai bekerja sejak bulan Oktober 2007 Bappeda yang mempunyai tugas pokok sebagai perumus kebijakan perencanaan pembangunan dan penilaian atas pelaksanaannya banyak berperan sebagai inisiator dan koordinator, sesuai dengan surat tugas dari Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat.

Adalah Bappeda yang menyusun proposal, menghimpun jawaban kuesioner, dan memfasilitasi penerimaan tim seleksi, yang akhirnya menjadikan Jabar dipilih Bappenas sebagai salah satu dari 5 Pusat LPSE di seluruh Indonesia. Bappeda kemudian mengidentifikasikan Pimpinan SKPD yang akan terlibat langsung dengan LPSE sebagai Tim Persiapan, dan meminta wakil-wakil SKPD tersebut yang seluruhnya berjumlah 15 orang untuk mengikuti ToT yang diselenggarakan oleh Bappenas di Jakarta. Bapesitelda Badan Pengembangan Sistem Informasi dan Telematika Daerah (Bapesitelda) yang diubah menjadi dinas dengan nama Dinas Komunikasi dan Informatika yang mempunyai tugas pokok sebagai penanggung jawab penanganan informasi berbasis Internet aktif sejak awal dan kemudian bertugas sebagai koordinator pengoperasian LPSE. Dinas Tata Ruang dan Permukiman Dinas ini dilibatkan sejak awal karena merupakan salah satu SKPD yang telah menggunakan aplikasi semi e- Proc Departemen PU dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Biro Organisasi Bertanggung jawab dalam penyiapan legislasi / landasan hukum bagi LPSE dan pengelola LPSE. Biro Perlengkapan Bertanggung jawab dalam penyediaan fasilitas perkantoran di luar komputer yang digunakan untuk aplikasi LPSE.

Bawasda Koordinasi dengan Badan Pengawas Daerah (Bawasda) dilakukan agar sasaran lebih luas dan lengkap. Hal ini berkaitan agar tidak menimbulkan kekhawatiran bahwa pelaksanaan tender melalui LPSE tidak bertentangan dengan aturan-aturan yang berlaku yang dapat menimbulkan konsekuensi hukum pada saat proses pemeriksaan, mengingat pada saat itu ada anggapan bahwa LPSE belum mempunyai landasan hukum yang jelas. Peranan Organisasi Masyarakat Sipil Komunitas Antikorupsi Tekad untuk mengimplementasikan LPSE di Jawa Barat tidak dapat dipisahkan dari kegiatan komunitas antikorupsi di Jawa Barat yang mendorong terselenggaranya Pemerintahan yang bersih dari KKN di Provinsi Jawa Barat sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 28 tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme. yang kemudian dipertegas lagi dengan Inpres No. 5 Tahun 2004 Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Melalui kegiatan-kegiatan yang difasilitasi oleh USAID LGSP, komunitas tersebut ikut mendampingi penyusunan Rencana Aksi Daerah Untuk Peberantasan Korupsi (RA-DPK).

Salah satu bentuk dari aksi tersebut adalah dukungan terhadap LPSE yang merupakan teknologi yang relatif bebas KKN Gugus Kerja Good Governance Gugus Kerja Good Governance (GKGG) adalah organisasi masyarakat sipil yang dibentuk dengan fasilitasi USAID LGSP di lima kabupaten di Jawa Barat yaitu GKGG Laksaketi Kota Bandung, GKGG Amanah Kabupaten Sukabumi, GKGG Jembatan Kota Tasikmalaya, GKGG Jangkar Kota Depok dan GKGG Kabupaten Cianjur sebagai respon terhadap kondisi faktual partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan, yang memfokuskan diri pada kegiatan pengembangan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan khususnya di Jawa Barat utamanya melalui advokasi pelayanan publik dan anti korupsi: mendorong perwujudan tata pemerintahan yang baik dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. GKGG ikut perperan aktif dalam penyusunan konsep RA-DPK Beberapa Kegiatan Persiapan Tim Persiapan Implementasi LPSE yang dibentuk Pemerintah.

Provinsi Jawa Barat ini secara garis besar memiliki tugas pokok sebagai berikut:

a. Mempersiapkan pembentukan Pusat Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Regional dalam mengakomodasi bantuan dari Bappenas seperti yang ditetapkan dalam dalam Nota Kesepahaman Bersama;

b. Mempersiapkan aspek kelembagaan, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, penganggaran, dukungan infrastruktur teknologi informasi dan telekomunikasi, prosedur, mekanisme dan tatalaksana pusat LPSE;

c. Menyiapkan Draft Keputusan Gubernur tentang unit Pengelola LPSE, yang kemudian ditetapkan menjadi Keputusan Gubemur Nomor 027/Kep.230org/2008 tentang Penunjukan Pengelola Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah secara Elektronik;

d. Menyusun Draft Peraturan Gubemur tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik;

e. Mempersiapkan sarana dan prasarana Pusat LPSE yang mencakup penyiapan sarana pendukung serta fasilitasi instalasi peralatan LPSE dari Pemerintahan Pusat;

f. Menyusun alokasi anggaran untuk dukungan bagi penyiapan Pusat LPSE baik untuk sarana gedung maupun untuk jaringan telekomunikasi melalui mekanisme APBD Pemerintah Provinsi Jawa Barat;

g. Mengikuti rapat koordinasi implementasi LPSE;

h. Mengirim 15 orang untuk mengikuti Training of Trainers (ToT) aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) pada Februari 2008;

i. Melakukan sosialisasi Rancangan Peraturan Gubernur Jawa Barat tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik kepada seluruh SKPD dan Kadinda;

j. Bersama tim Bappenas dan USAID MCC-ICCP mengawal pengiriman dan pelaksanaan instalasi peralatan.

Penyiapan Landasan Hukum Untuk persiapan dan pengoperasian LPSE di Jawa Barat Pemprov Jawa Barat menyiapkan rangkaian regulasi sebagai berikut :

(1) Kesepakatan Bersama antara Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat No. 022/M.PPN/09/2007, tentang Kerjasama Implementasi Sistem Aplikasi LPSE Nasional dalam Proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah;

(2) Keputusan Gubernur No. 027/Kep.230-org/2008 Tanggal 17 April 2008, tentang Penunjukan Bapesitelda sebagai Pengelola Sistem Informasi Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik;

(3) Peraturan Gubernur No. 35 Tahun 2008, tanggal 19 Mei 2008, tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik;

(4) Keputusan Gubernur No. 027/Kep.230-org/2008 Tanggal 17 April 2008, tentang Penunjukan Bapesitelda sebagai Pengelola Sistem Informasi Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik;

(5) Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat No. 027/Kep.343-Bapesitelda/2008 tanggal 1 Juli 2008, tentang Penunjukan Pelaksana Pengelola Sistem Informasi Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik Pemerintah Provinsi Jawa Barat Soft Launching oleh Gubernur Jawa Barat Danny Setiawan Soft Launching LPSE Jabar dilaksanakan oleh Gubernur Jawa Barat ketika itu yang akan segera mengakhiri masa tugasnya Bapak Danny Setiawan pada tanggal 24 April 2008 bertempat di Gedung LPSE, Resor Dago. Setelah pelaksanaan Soft Launching LPSE Provinsi Jawa Barat tanggal 24 April 2008, Tim Persiapan LPSE memfokuskan kegiatannya pada pelatihan bagi para Pejabat Pembuat Komitmen, Panitia Pengadaan dan Vendor, yang dipusatkan di Ruang Training LPSE Jalan Dago Pakar Permai VI Komplek Resor Dago Pakar, Bandung. Seiring dengan diselenggarakannya pelatihan/training tersebut, LPSE mulai menerima pendaftaran dan melakukan verifikasi data perusahaan.

Tim Persiapan Implementasi LPSE Provinsi Jawa Barat segera menindaklanjuti event tersebut dengan melaksanakan tugas-tugas sebagai berikut :

a. Penyelesaian Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik dan perubahannya yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 35 Tahun 2008, tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik dan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 44 Tahun 2008 tentang perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 35 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik);

b. Penyelesaian instalasi aplikasi SPSE bersama Bappenas dan USAID-MMC;

c. Penyegaran kembali peserta ToT Aplikasi SPSE;

d. Pelatihan Aplikasi SPSE untuk Panitia dan PPK selama 2 hari dengan jumlah peserta 42 orang (Juni 2008);

e. Pelatihan Aplikasi SPSE untuk vendor selama 5 hari dengan jumlah peserta sebanyak 46 orang;

f. Melakukan penerimaan regristasi vendor ke data base LPSE. Grand Launching oleh Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan Grand Launching LPSE dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat yang baru terpilih Ahmad Heryawan pada tanggal 1 Juli 2008.

Event ini sekaligus menjadi pertanda bahwa sejak tanggal 1 Juli 2008, LPSE Provinsi Jawa Barat resmi beroperasi secara penuh baik dari sisi personil, kesisteman maupun dari sisi kelembagaan Pada acara Grand Launching LPSE tanggal 1 Juli 2008, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan menyerahkan User ID dan Password secara simbolik kepada 3 vendor yang data perusahaannya telah selesai diverifikasi, serta mencanangkan 3 paket pengadaan barang untuk diselenggarakan melalui LPSE Jawa Barat.

Grand Launching LPSE oleh Gubernur Jawa Barat H.Heryawan Pada tanggal yang sama, Tim Pengelola LPSE Jabar ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat No. 027/Kep.343-Bapesitelda/2008, tentang Penunjukan Pelaksana Pengelola Sistem Informasi Layanan Pengadaan Barang / Jasa pemerintah Secara Elektronik Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Di bawah kendali tim tersebut, tiga komponan yaitu PPK, Panitia dan Vendor diintensifkan, bahkan dilakukan pendampingan terhadap panitia dan PPK dalam melaksanakan tugasnya. Pelaksanaan Lelang Pertama Pada bulan Juli itu juga, diumumkan paket lelang pada kegiatan di Dinas Binamarga dan Dinas Pemukiman dan Tata Ruang. Pelaksanaan dimulai dengan pengumuman bahwa mulai tanggal 11 Juli 2008, lelang secara elektronik untuk 3 (tiga) paket pengadaan yang selesai sampai dengan bulan Oktober 2008.

Tidak dipungkiri, menjelang uji coba, perasaan galau hinggap juga pada para pengelola. Betapa tidak, lelang secara elektonik adalah barang baru, dan masih kurang dikenal masyarakat luas. Sosialisasinya belum terlalu gencar, dan di sana sini masih menuai adanya pro dan kontra. Tiga hal utama yang dipertanyakan: Apakah sistemnya handal? Apakah vendor sudah tahu dan mau menggunakan LPSE? Dan apakah Panitia, PPK siap dengan semua ini? Tim harus yakin bahwa sistem itu handal seperti apa adanya . Tim telah melakukan pelatihan intensif dan pendampingan agar Panitia dan PPK dapat bekerja dengan baik saat mengioperasikan aplikasi. Andaikan respon dari para vendor tidak baik, maka lelang akan gagal karena tidak ada yang mengikuti. Segenap Tim Pengelola memiliki tekad dan semangat tinggi.

Pada lelang pertama ini Tim Pengelola menghimpun tiga paket untuk difasilitasi proses lelangnya dengan LPSE, yaitu:

        1) Pengadaan Theodolite dan Pengadaan Alat Laboratorium Uji Tanah, Bahan Bangunan dan Konstruksi;

        2) Pengadaan Sound System Ruang Rapat, Dinas Tata Ruang dan Pemukiman

        3) Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor, Jenis Rear Dump Truck.

Hasil pelaksanaan lelang pertama ini sangat melegakan segenap Tim Pengelola LPSE Jabar. Hasil jerih payah selama setahun terakhir terbayar sudah, walaupun disadari pula bahwa ini merupakan awal dari sebuahperjalanan panjang. Keberhasilan tersebut memupus keraguan pimpinan Provinsi Jawa Barat terhadap kehandalan sistem dan akseptabilitas kalangan penyedia (vendor), yang kemudian menetapkan minimal 75% pelaksanaan pengadaan barang dan jasa Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk APBD Provinsi Jawa Barat dilakukan melalui LPSE. Mempersiapkan Diri untuk Melangkah ke Depan Untuk memenuhi target yang ditetapkan Gubernur Jawa Barat untuk tahun 2009 serta kegiatan lanjutan ke depan,

Tim Pengelola LPSE Jabar melaksanakan aktivitas-aktivitas sebagai berikut : Meningkatkan Kemampuan Operasional Sistem

a. Mengundang Tim LPSE Nasional untuk memberi pendampingan teknis selama tiga hari dari tanggal 28 – 30 Januari 2009

b. Meng-install modul jasa konstruksi pada hari Rabu tanggal 28 januari 2009;

c. Melengkapi peralatan elektronik dengan Genset dengan kapasitas (PK) yang memadai.

d. Menempatkan internet publik di 23 titik (OPD).

e. Melakukan testing duplikat aplikasi di LPSE Jawa Barat;

f. Meminta bantuan LKPP untuk memperoleh pendampingan dari LKPP/LPSE Nasional selama proses lelang tahun 2009 yang disampaikan pada acara Rakornas LPSE tanggal 30 Januari 2009 di Hotel Hyatt Bandung

g. Meminta LKPP untuk melakukan beberapa penyempurnaan aplikasi;

h. Meningkatkan bandwitdth jaringan (leased line) yang menghubungkan Gedung LPSE dengan kantor Diskominfo dari kapasitas semula 128 kbps menjadi 256 Kbps untuk keperluan back up data;

i. Meningkatkan bandwitdth koneksi Internet di Gedung LPSE dari kapasitas semula 128 Kbps menjadi 2 Mbps;

j. Menyediakan 2 server untuk back up data.

Melakukan Penyelarasan Persepsi Tentang LPSE

a. Dalam upaya meningkatkan pemahaman dan penyelarasan persepsi tentang LPSE, telah diselenggarakan diskusi dengan para pimpinan OPD dipimpin oleh Sekretaris Daerah, dengan menghadirkan nara sumber dari LKPP (Tanggal 22 dan 29 Januari 2009);

b. Presentasi LPSE dan diskusi dengan para PPK dan Panitia di lingkungan Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat tanggal 16 Januari 2009;

Melaksanakan Sosialisasi dan Pelatihan

a. Sosialisasi rencana pelatihan/workshop dan tata cara mendaftar/verifikasi di LPSE (Media Indonesia dan PR, tanggal 22 Januari 2009);

b. Training untuk PPK, Panitia dan Vendor, tanggal 27 Januari – 20 Maret 2009 dilaksanakan di 2 tempat. Untuk para vendor bertempat di Ruang Training LPSE Jawa Barat, dan untuk PPK dan Panitia bertempat di Ruang Workshop TIK Diskominfo;

Melaksanakan Pengumuman Paket Lelang dan Verifikasi Vendor

a. Mengumumkan rencana umum pengadaan barang/jasa dari setiap OPD-OPD di website LPSE Jabar ( Dasar Hukum : Kepres No. 80 Tahun 2003, Lampiran 1 Bab 1 Huruf A.1.a.2);

b. Melayani pendaftaran dan verifikasi vendor ke database LPSE. Dukungan USAID LGSP USAID Local Governance Support Program (LGSP) yang sejak tahun 2005 bekerja berdampingan dengan pemerintah pusat dan daerah, serta berbagai organisasi masyarakat sipil dalam memajukan tata pemerintahan yang partisipatif, efektif dan akuntabel di provinsi-provinsi wilayah kerja LGSP di Indonesia, melalui West Java Liaison Office (WJLO) mendampingi seluruh proses institusionalisasi LPSE Provinsi Jawa Barat sejak awal.

Kemandirian dan Institusionalisasi Tahun 2009 Sejak berakhirnya pendampingan dari MCC-USAID dan LGSP-USAID, pada akhir Maret 2009, LPSE Provinsi Jawa Barat secara penuh mendapat dukungan anggaran dari APBD Provinsi Jawa Barat, dan dukungan teknis serta pendampingan dari LKPP. Dengan pendanaan sendiri dilakukan training aplikasi SPSE baik bagi vendor maupun Panitia dan PPK secara rutin. Bagi vendor sejak April sampai dengan Desember 2009. Selain perintah kepada OPD Pemerintah Provinsi Jawa Barat, juga dilakukan sosialisasi dan himbauan kepada pemerintah kabupaten kota, instansi vertikal dan perguruan tinggi. Jumlah paket yang dilelangkan sebanyak 682 paket, dengan pagu (647 Paket dari 34 OPD Jabar, 5 paket Kab. Kuningan, 7 paket Kab. Purwakarta , 18 paket Kota Sukabumi, dan 5 paket PPPPTK IPA, Kementerian Pendidikan Nasional ).

Terbanyak: Dinas PSDA Pemerintah Provinsi Jawa Barat (180 PAKET), dan Dinas Bina Marga Pemerintah Provinsi Jawa Barat (113 PAKET). Pagu Anggaran Seluruhnya: Rp. Rp. 1.081 Trilyun. Sisa tender (efisiensi pagu dgn kontrak: 18,1% (RP. 193,6 Milyar). Secara organisasi LPSE Provinsi Jawa Barat masih dikelola oleh Tim Pengelola LPSE dengan personil gabungan dari berbagai unit kerja, dan secara simultan dipersiapkan menjadi UPTD di bawah Dinas Komunikasi dan Informatika. Pembentukan UPTD menjadi penting mengingat dalam melaksanakan layanan pada LPSE perlu fokus oleh petugas tetap.

Pada Desember 2009 ditetapkan Peraturan Gubernur Nomor 113 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, salah satu-nya mengatur tentang Balai LPSE. Tahun 2010 Pada bulan Pebruari 2010, UPTD Balai LPSE sudah terbentuk dan telah diisi struktur organisasinya menggantikan Tim Pengelola LPSE. Kinerja LPSE Provinsi Jawa Barat makin meningkat sejalan dengan organisasi baru dan minat institusi lain untuk menggunakan LPSE.

Langkah-langkah yang dilakukan pada Tahun 2010:

      1. Kebijakan Gubernur Jawa Barat pengadaan 100% menggunakan LPSE;

      2. Meningkatkan bandwidth di LPSE dari 2 Mbps menjadi 10 Mbps;

      3. Pada 29 Januari ditetapkan personil struktural Balai LPSE;

      4. Implementasi di 14 kabupaten dan kota;

      5. Implementasi pada perguruan tinggi negeri dan BUMD;

      6. Menyediakan Bidding Room di 4 Kantor Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah (Bogor, Purwakarta, Cirebon, dan Garut);

      7. Membenahi infrastruktur jaringan dan akses internet di seluruh unit kerja Pemprov Jabar, 8 kabupaten dan kota serta 156 kecamatan (WAN JABAR).

      8. Menetapkan Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2010 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Unit Pelaksanan Teknis Dinas di Lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat (28 Juni 2010).

      9. Mengembangkan Reporting System untuk memudahkan pemantauan dan pelaporan dengan nama Pakar Report pada alamat http://report.lpse.jabarprov.go.id

Data lelang pada LPSE Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 adalah sebagai berikut:

Total Paket : 1936 Paket

Total Paket Selesai : 1904

Paket Pagu : Rp. 4.021.445.805.932,89

Pagu Selesai : Rp. 3.959.598.732.819,89

Penawaran : Rp. 3.092.614.548.652,40

Selisih: Rp. 866.984.184.167,49

(21,9 %)

Khusus untuk Paket Lelang OPD Pemerintah Provinsi Jawa Barat adalah sebagai berikut:

Total Paket : 858 Paket

Total Paket Selesai : 838

Paket Pagu : Rp. 1.599.871.587.659,60

Pagu Selesai : Rp. 1.578.790.441.659,60

Penawaran : Rp. 1.335.443.694.260,15

Sisa tender : Rp. 243.346.747.399,45 (15,41 %)

Selain OPD dan ULP pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat, juga bergabung 14 kabupaten dan kota, 7 instansi vertikal yang berada di Jawa Barat, 4 perguruan tinggi negeri, dan 2 BUMD. Tahun 2011 Tahun 2011 ditandai dengan pemberlakukan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang salah satunya mewajibkan setiap instansi untuk mengumumkan Rencana Umum Pengadaan pada website LPSE atau website instansinya.

Juga kewajiban untuk membentuk LPSE kepada pemerintah daerah. Sejalan dengan hal tersebut terjadi penyesuaian aplikasi SPSE disesuaikan dengan Perpres 54/2010. Dalam menghadapi perubahan tersebut, Balai LPSE Provinsi Jawa Barat melakukan persiapan sejak akhir Desember 2010 untuk training aplikasi SPSE khususnya bagi panitia pengadaan baik pada OPD/ULP Pemerintah Provinsi, maupun instansi pengguna lainnya. Di samping itu mendorong pemerintah kabupaten dan kota untuk membentuk LPSE baik sebagai System Provider (mengelola sistem sendiri) ataupun sebagai Service Provider (menginduk ke LPSE Provinsi Jawa Barat, dengan memberikan layanan verifikasi, training dan bidding).

Untuk memudahkan akses ke LPSE telah ditingkatkan koneksi jaringan komunikasi VPN/WAN Jabar ke seluruh OPD dan 26 kabupaten dan kota. Khusus koneksi dari Bidding Room di Kantor BKPPW sebesar 1 Mbps, demikian pula dari Dinas Komunikasi dan Informatika ke LPSE sebesar 1 Mbps. Peningkatan sarana dan prasarana terus dilakukan agar dapat mendukung layanan kepada pengguna. Dalam upaya meningkatkan layanan dirintis penerapan ISO 9001:2008 khususnya pada Registrasi dan Verifikasi Penyedia. Aplikasi SPSE akan terus mengalami perbaikan dan penyempurnaan, demikian pula layanan pada Balai LPSE Provinsi Jawa Barat, agar setiap pengguna mendapatkan layanan terbaik. Komitmen yang kuat dari pimpinan merupakan kunci keberhasilan implementasi LPSE di Provinsi Jawa Barat.

Data lelang pada LPSE Provinsi Jawa Barat dapat dilihat pada Pakar Report LPSE Provinsi Jawa Barat dengan alamat: http://report.lpse.jabarprov.go.id Penghargaan Pada Tahun 2010, LPSE Provinsi Jawa Barat mendapat penghargaan sebagai Juara Umum Nasional LPSE oleh LKPP, dan pada Tahun 2011 Semester I kembali mendapat penghargaan sebagai LPSE Dengan Pagu Terbanyak. Di samping itu Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga mendapat penghargaan di bidang layanan publik, salah satunya dalam bidang layanan pengadaan secara elektronik. Demikian pula KPK memberikan apresiasi terhadap implementasi LPSE pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Dengan prestasi tersebut, LPSE Provinsi Jawa Barat menjadi tempat untuk studi banding dari berbagai instansi baik Pusat maupun daerah dari seluruh Indonesia.

Disusun oleh Balai LPSE Provinsi Jawa Barat Tahun 2017

0
0
0
s2smodern